Dalam Perjanjian Kredit Sering Terdapat Perbuatan Janji-Janji, Apakah Hal Tersebut Dapat Dibatalkan?

Pada dasarnya untuk menjawab hal diatas kita perlu ingat bahwa perjanjian yang terdapat dalam perjanjian kredit, dibuat berdasarkan Syarat Sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu causa yang halal.

Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya 

Sepakat para pihak yang artinya terjadi kesesuaian kehendak antara para pihak. Kesesuaian kehendak ini terjadi pada saat melakukan negosiasi penawaran (Offer) dan penerimaan (Acceptance). Kesepakatan tidak terlaksana meski terjadi penandatanganan kontrak apabila terjadi paksaan, penipuan, kekhilafan ataupun kekeliruan. Jika kesepakatan ini tidak tercapai meskipun terjadi Perjanjian, maka status perjanjian yang demikian adalah dapat dibatalkan. Yang artinya pihak tertentu dapat mengajukan pembatalan, jika pembatalan tidak dilakukan, maka perjanjian tersebut berjalan terus.

Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Cakap, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian apabila orang perorangan harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dibawah perwalian/pengampuan. Apabila yang melakukan perjanjian adalah suatu badan hukum atau organisasi, maka harus orang yang mempunyai kewenangan atau kompeten untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian ini juga dapat dibatalkan.

Suatu Hal Tertentu

Objek yang diperjanjikan adalah hal tertentu, maksudnya isi perjanjian harus jelas spesifikasinya, sehingga objeknya mudah di identifikasi keberadaannya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka status perjanjian adalah menjadi batal demi hukum, artinya dari semua perjanjian dianggap tidak ada. Sehingga tidak dapat dilaksanakan dan kalau terjadi ingkar janji, maka tidak dapat dituntut di Pengadilan.

Suatu Causa Yang Halal

Causa/hal yang halal, artinya objek yang diperjanjikan tidak dilarang oleh peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian juga batal demi hukum.

————————————————————————————-

Dalam ketentuan tersebut, syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif dari perjanjian karena kedua hal tersebut harus dipenuhi oleh Subyek Hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif dari perjanjian karena kedua hal ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.

Undang-undang menentukan, bahwa perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Artinya persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Oleh karena itu, janji-janji dalam perjanjian kredit dapat batal atau dibatalkan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s